Beda sikap Sandiaga dan Ahok tanggapi demo buruh soal UMP DKI



ahok-Sandiaga Uno

Setiap tahun, buruh selalu melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk memperjuangkan besaran upah minimum provinsi (UMP). Kerap kali, mereka menyampaikan orasi dengan pengeras suara dengan menggunakan mobil komando. Namun ada beda sikap dari Basuki Tjahaja Purnama dan Sandiaga Uno ketika buruh menyampaikan aspirasinya.

Basuki atau akrab disapa Ahok memilih untuk tetap fokus bekerja di ruangannya saat buruh melakukan aksi. Alasannya, dia masih bisa mendengar apa yang disampaikan oleh para massa aksi. Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur ini selalu menikmati karena buruh memutar musik sehingga menghilangkan ketegangan.

"Tapi gue senang tau gak, demo itu kayak radio. Habis ngoceh-ngoceh mereka terus putar dangdut. Enakkan. Jadi kita nikmati. Demen aku kayak gitu," ungkapnya di dalam ruang kerjanya sambil tertawa, Jakarta, Selasa (4/11).

Dia mengaku, tidak pernah merasa terganggu oleh aksi buruh yang sering berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta. Sembab Ahok mengamati, setelah mereka menghujat selalu mendoakan yang baik-baik agar permintaan dikabulkan.


Sedangkan, sikap berbeda dilakukan oleh Sandiaga. Sandi memilih menemui para demonstran yang menuntut Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp 4 juta di depan Balai Kota DKI Jakarta. Bahkan, pasangan Anies Baswedan ini sempat naik ke mobil orasi didampingi Sekda DKI Jakarta Saefullah.
orasi demonstran di depan sandiaga ©2017


Sandi meminta para demonstran agar bersama-sama berpikir jernih dan menghadirkan kebersamaan demi Jakarta yang lebih baik lagi. Ia mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga tetap memantau jalannya demonstrasi dari ruang kerjanya dan tetap menampung aspirasi para buruh.

"Aspirasi kami terima dan pertimbangkan. Dan semoga Allah membimbing kita dalam membuat keputusan," ujarnya.

Terkait tuntutan UMP menjadi Rp 4 juta, Sandi mengatakan kesejahteraan buruh memang harus perhatikan. Tetapi kondisi ekonomi, kata dia sangat melemah secara fundamental yang bisa dilihat dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

"Kita ingin kebijakan ini bukan untuk yang mau bekerja atau sudah bekerja tetapi juga yang belum kerja karena itu butuh dunia usaha bergerak," jelasnya.